Nama : Nilasari Cahyaningtias
Kelas : 2EA21
Npm :
15212326
1. 1. Jelaskan
mengapa Negara disebut sebagai organisasi kekuasaan?
Jawaban : Pada
hakikatnya Negara disebut sebagai organisasi kekuasaan karena dilihat dari
sifat-sifat Negara tersebut. Dikatakan sebagai organisasi kekuasaan, karena
setiap Negara terorganisir dan di dalamnya pasti ada kekuasaan. Kekuasaan di
suatu Negara terbagi tiga, yang sering disebut dengan istilah trias politika.
Trias politika terdiri dari kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat
undang-undang, kekuasaan eksekutif yaitu. kekuasaan untuk menjalankan
pemerintahan, dan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan kehakiman.
2. 2. Negara Indonesia adalah Negara kesatuan berbentuk
republic,jelaskan maksudnya berdasar teori tentang bentuk Negara!
Jawaban : Negara berbeda dengan bangsa. Jika bangsa
merujuk pada kelompok orang atau persekutuan hidup maka Negara adalah sebuah
organisasi sekelompok orang yang berada didalamnya. Negara adalah organisasi
politik dari kekuasaan politik. Negara merupakan bentuk organisasi dari
masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan
dengan menyelenggarakan ketertiban dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan
bersama. Negara disebut organisasi kekuasaan karena dapat memaksakan kekuasaan
tersebut secara sah pada semua orang yang ada dalam wilaahnya. Dengan demikian
bangsa itu adalah bagian dari suatu Negara itu sendiri. Bangsa atau persekutuan
hidup manusia adalah salah satu unsure dari Negara.
3. 3.Jelaskan secara singkat susunan kelembagaan
Negara Indonesia sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945?
Jawaban : Setelah
perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonseia Tahun 1945 ( UUD 1945
), lembaga perwakilan rakyat pada tingkat pusat dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar. Sebelum perubahan lembaga
perwakilan rakyat terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan setelah perubahan menjadi tiga lembaga;
yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD). Disamping itu baik sebelum maupun sesudah perubahan
UUD 1945 dikenal juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun
DPRD Kabupaten dan Kota.
4. 4. Jelaskan
perbedaan antara konstitusi dan UUD, serta perbedaan konstitusi dengan konvensi
!
Jawaban
: Konstitusi dan UUD : Konstitusi berasal dari kata “constituer” (bahasa Prancis), “constitution” (bahasa Inggris), dan“constitutie” (bahasa
Belanda) yang artinya membentuk, menyusun, atau menyatakan. Istilah konstitusi
sering diterjemahkan atau disamaartikan dengan UUD. Beberapa istilah dari UUD
sepertigronwet (bahasa Belanda) dan groundgesetz (bahasa Jerman). Namun, L. J.
Apeldoorn mengemukakan bahwa antara konstitusi dan UUD tidak sama artinya. UUD
hanyalah sebatas hukum dasar tertulis, sedangkan konstitusi memuat hukum dasar
tertulis dan tidak tertulis.
Konstitusi dan Konvensi : konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik
dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi
nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum
termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan
negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada
warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum
yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Untuk melihat konstitusi pemerintahan
negara tertentu, lihat daftar konstitusi nasional. Konvensi adalah perjanjian
internasional untuk konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan.
5. 5. Jelaskan
mengapa suatu Negara perlu melakukan perubahan pada konstitusi / UUD nya dan
biasanya lembaga apa yang diberi kewenangan untuk melakukan perubahan,kira-kira
apa yang menjadi alas an mengapa lembaga tersebut yang diberi kewenangan untuk
melakukan perubahan!
Jawaban
: Perubahan UUD
1945 tersebut dilakukan MPR guna menyempurnakan ketentuanfundamental
ketatanegaraan Indonesia sebagai pedoman utama dalam mengisituntutan reformasi
dan memandu arah perjalanan bangsa dan negara pada masa kinidan yang akan
datang, dengan harapan dapat berlaku untuk jangka waktu ke depanyang cukup
panjang. Selain itu, perubahan UUD 1945 tersebut juga dimaksudkanuntuk
meneguhkan arah perjalanan bangsa dan negara Indonesia agar tetap mengacukepada
cita-cita negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitumelindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikutmelaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,dan keadilan
sosial.
0 komentar:
Posting Komentar