Nama : Nilasari Cahyaningtias
Kelas : 2EA21
NPM : 15212326
Kebijakan dan Upaya
Pemerintah Dalam Memajukan Koperasi
BAB
I
PENDAHULUAN
1. SEJARAH PEMBENTUKAN KOPERASI
Gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang
pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan
oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat,
ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh
sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang
penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh
penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri
untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.
Pada tahun 1896 seorang Pamong
Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan
sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh
keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat
oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang
tinggi. Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model
seperti di Jerman. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh
De Wolffvan Westerrode, seorang asisten residen Belanda. De Wolffvan
Westerrode sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan
mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada
menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Selain
pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita
karena tekanan para pengijon. Ia juga menganjurkan
mengubah Bank tersebut menjadi koperasi. Di samping itu ia pun
mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan
para petani menyimpan pada pada musim panen dan memberikan
pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik. Ia pun
berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi.
Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan,
Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa tidak dijadikan Koperasi tetapi Pemerintah
Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank–bank Desa, rumah
gadai dan Centrale Kas yang kemudian menjadi Bank Rakyak
Indonesia (BRI). Semua itu adalah badan usaha Pemerntah dan dipimpin oleh
orang-orang Pemerintah.
Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum
dapat terlaksana karena:
1. Belum
ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan
dan penyuluhan tentang koperasi.
2. Belum
ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.
3. Pemerintah
jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan
politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan
yang membahayakan pemerintah jajahan itu.
Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan
oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki
kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de
Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe
Cooperatieve.
Pada tahun 1927 dibentuk
Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi
pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai
Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.
Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip
UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua
kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki
Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya
koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi
alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat
Indonesia.
Setelah Indonesia merdeka, pada
tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan
Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian
ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia
2.
PENGERTIAN DAN UNDANG – UNDANG MENGENAI
KOPERASI
Menurut
UUD No. 25 tahun 1992 pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan
peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota
dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh
perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan
kreativias dan jiwa berorganisasi.
Koperasi
adalah badan usaha yang yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan
pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu :
1. Perorangan,
yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi
2. Badan
hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang
memiliki lingkup lebih luas.
Beberapa prinsip koperasi menurut UUD
No. 25 tahun 1992 yaitu Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, kemandirian,
kerjasama antar koperasi, pendidikan perkoperasian, pengelolaan dilakukan
secara demokratis, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap normal,
pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing
– masing anggota.
3. FUNGSI, PERAN DAN JENIS KOPERASI
a. Fungsi
koperasi
1. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian
indonesia
2. Sebagai upaya mendemokrasikan sosial
ekonomi indonesia
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga
negara indonesia
4. Memperkokoh perekonomian rakyat indonesia
dengan jalan pembinaan koperasi
b. Peran
dan Tugas Koperasi
1. Meningkatkan tarah hidup sederhana
masyarakat indonesia
2. Mengembangkan demokrasi ekonomi di
indonesia
3. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil
dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi
yang ada.
c. Jenis Koperasi
·
Jenis koperasi berdasarkan fungsinya :
1. Koperasi Konsumsi
Koperasi ini didirikan untuk memenuhi
kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan yang
dijual di koperasi harus lebih murah dibantingkan di tempat lain, karena
koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.
2. Koperasi Jasa
Fungsinya adalah untuk memberikan jasa
keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Tentu bunga yang dipatok
harus lebih renda dari tempat meminjam uang yang lain.
3. Koperasi Produksi
Bidang usahanya adalah membantu penyediaan
bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang
tertentu serta membantu menjual dan memasarkannya hasil produksi tersebut.
Sebaiknya anggotanya terdiri atas unit produksi yang sejenis. Semakin banyak
jumlah penyediaan barang maupun penjualan barang maka semakin kuat daya tawar
terhadap suplier dan pembeli.
·
Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas
daerah kerja
1. Koperasi Primer
Koperasi primer ialah koperasi yang yang
minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.
2. Koperasi Sekunder
Koperasi Sekunder adalah koperasi yang
terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja
yang luas dibandingkan dengan koperasi primer.
Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :
a. koperasi pusat - adalah koperasi yang
beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
b. gabungan koperasi - adalah koperasi yang
anggotanya minimal 3 koperasi pusat
c. induk koperasi - adalah koperasi yang
minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi
BAB II
CARA MEMAJUKAN KOPERASI DI INDONESIA
Koperasi adalah
badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada
asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan
penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945
Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional
dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.
Sebagai salah satu
pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha
menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota.
Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi
harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja
seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah
ekonomi.
Pertumbuhan
koperasi tidak senantiasa semulus apa yang diharapkan dan dibayangkan. Banyak
permasahan dan kendala yang dihadapi dalam setiap perkembangannya. Untuk itu
jika saya menjadi presiden, hal-hal yang akan saya lakukan untuk memajukan
perkoperasian di Indonesia adalah sebagai berikut :
Dalam menghadapi
kesulitan koperasi seperti akses permodalan, keterbatasan informasi dan pasar,
minim manajerial, gagap teknologi, dll dapat diatasi dengan cara :
1. Mengeluarkan
kebijakan guna mendorong percepatan pemberdayaan koperasi secara terarah dan
bertahap. Kebijakan tersebut meliputi aspek-aspek kelembagaan, permodalan,
kemampuan teknologi, kualitas SDM, pemasaran, jaringan usaha, menciptakan iklim
yang kondusif, dan bertahap dimulai skema hibah untuk peningkatan keterampilan
usaha, dana bergulir, pinjaman lunak, modal ventura dan pinjaman lunak. Secara
terarah program ini dapat menyentuh segala aspek yang bertujuan dalam jangka
pendek maupun dalam jangka panjang.
2. Memberikan
bantuan modal kerja bagi koperasi primer khususnya KUD. Dimana bantuan tersebut
harus selektif, dimonitoring dan evaluasi.
3. Memberikan bantuan
manajemen kepada koperasi primer dan KUD baik sebagai manajer KUD atau
pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan.
4. Mensinergikan
program-program pembangunan dengan pemberdayaan koperasi. Sebagai contoh,
program pembangunan lumbung pangan oleh Kementerian Pertanian, juga bantuan
pengadaan penggilingan padi (RMU), bantuan alat pengering (box dryer) padi dan
jagung, bantuan hand tractor, pembangkit listrik micro hydro power, pengelolaan
dana PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan).
5. Memberikan
peranan yang lebih besar pada dinas koperasi ataupun Kementerian Negara
Koperasi dalam pengembangan koperasi.
6. Modifikasi
produk. Dengan memodifikasi produk-produk yang ada dikoperasi, saya yakin akan
meningkatkan selera masyarakat sehingga tertarik untuk mengkonsumsi produk dari
koperasi tersebut.
Koperasi bisa menjadi maju bukan hanya dari
usaha pemimpin koperasi tetapi ada juga campur tangan dari pemerintah. Berikut
ini adalah cara-cara untuk memajukan koperasi yang bisa dilakukan oleh pemimpin
koperasi :
1. Meningkatkan
daya jual koperasi
Koperasi dapat dikatakan maju, salah satunya
jika memiliki daya jual yang tinggi. Oleh karena itu untuk memajukan koperasi
dapat dilakukan dengan cara meningkatkan daya jual. Untuk meningkatkan daya
jual, sebaiknya bangunan koperasi dibuat lebih bagus dan menarik. Misalnya
dengan mengecat dinding koperasi dengan warna-warna yang lebih indah dan
menarik, melengkapi ruangan koperasi dengan AC, serta menata koperasi dengan
rapi. Namun yang terpenting dari semua itu adalah memberikan pelayanan yang
baik sehingga masyarakat merasa puas dan tertarik untuk membeli lagi di
koperasi.
2. Merekrut
anggota yang berkompeten
Sebuah koperasi bisa menjadi maju tentunya
dengan didukung oleh keanggotaan koperasi tersebut. Pemimpin koperasi sebaiknya
merekrut anggota yang berkompeten dalam bidangnya. Tidak hanya orang yang mau
bergabung, namun dibutuhkan juga orang yang memiliki kemampuan dalam mengelola
dan mengembangkan koperasi. Contohnya dengan mencari
pemimpin yang dapat memimpin dengan baik, kemudian pengelolaan dipegang oleh
orang yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing
3. Memberikan
pelatihan pengurus koperasi
Pengurus koperasi yang belum berpengalaman perlu
diberikan pelatihan. Pelatihan ini dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan
keterampilan dan teknik pelaksanaan pekerjaan tertentu, sehingga efektivitas
dan efisiensi kerja dapat tercapai dan akhirnya dapat membuat koperasi menjadi
maju.
4. Memperbaiki
koperasi secara menyeluruh
Kementerian Koperasi dan
UKM perlu menyiapkan blue print pengelolaan koperasi secara efektif. Blue print
koperasi ini nantinya diharapkan akan menjadi panduan bagi seluruh koperasi
Indonesia dalam menjalankan kegiatan operasinya secara profesional, efektif dan
efisien.
5. Menghimpun
kekuatan ekonomi dan kekuatan politis
Kebijaksanaan ekonomi makro
cenderung tetap memberikan kesempatan lebih luas kepada usaha skala besar.
Paradigma yang masih digunakan hingga saat ini menitikberatkan pada pertumbuhan
ekonomi yang ditopang oleh usaha skala besar dengan asumsi bahwa usaha tersebut
akan menciptakan efek menetes ke bawah. Namun yang dihasilkan bukanlah
kesejahteraan rakyat banyak melainkan keserakahan yang melahirkan kesenjangan.
Dalam pembangunan, pertumbuhan memang perlu, tetapi pencapaian pertumbuhan ini
hendaknya diikuti dengan pemerataan yang
berkeadilan.
Pada saat ini, belum tampak
adanya reformasi di bidang ekonomi lebih-lebih disektor moneter, bahkan
kecenderungan yang ada adalah membangun kembali usaha konglomerat yang hancur
dengan cara mengkonsentrasikan asset pada permodalan melalui program
rekapitalisasi perbankan.
Dalam menghadapi situasi
seperti ini, alternatif terbaik bagi usaha kecil termasuk koperasi adalah
menghimpun kekuatan sendiri baik kekuatan ekonomi maupun kekuatan politis
untuk memperkuat posisi dalam penentuan kebijakan perekonomian nasional.
6. Membenahi
kondisi internal perusahaan
Praktik-praktik operasional
yang tidak tidak efisien, mengandung kelemahan perlu dibenahi. Dominasi
pengurus yang berlebihan dan tidak sesuai dengan proporsinya perlu dibatasi
dengan adanya peraturan yang menutup celah penyimpangan koperasi.
Penyimpangan-penyimpangan yang rawan dilakukan adalah pemanfaatan kepentingan
koperasi untuk kepentingan pribadi, penyimpangan pengelolaan dana, maupun
praktik-praktik KKN.
7. Menggunakan
criteria identitas
Penggunaan prinsip
identitas untuk mengidentifikasi koperasi adalah suatu hal yang agak baru,
dengan demikian banyak koperasiwan yang belum mengenalnya dan masih saja
berpaut pada pendekatan-pendekatan esensialis maupun hukum yang lebih dahulu,
yang membuatnya sulit atau bahkan tidak mungkin untuk membedakan suatu koperasi
dari unit-unit usaha lainnya seperti kemitraan, perusahaan saham atau di
Indonesia dikenal dengan Perseroan Terbatas (PT).
8. Merubah
kebijakan pelembagaan koperasi
Dalam kehidupan
sosial-ekonomi masyarakat kebijakan pelembagaan koperasi dilakukan degan pola
penitipan, yaitu dengan menitipkan koperasi pada dua kekuatan ekonomi lainnya.
Oleh sebab,
sebaiknya kebijakan tersebut diubah agar
koperasi dapat tumbuh secara normal layaknya sebuah organisasi ekonomi yang
kreatif, mandiri, dan independen.
9. Menerapkan
system GCG
Koperasi perlu mencontoh
implementasi Good CorporateGovernance (GCG)
yang telah diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum perseroan.
Implementasi GCG dalam beberapa hal dapat diimplementasikan pada koperasi.
Untuk itu, regulator, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM perlu
memperkenalkan secara maksimal suatu konsep GCG atau tatakelola koperasi yang
baik.
Perkembangan koperasi di
Indonesia semakin lama semakin menunjukkan perkembangan menggembirakan. Sebagai
salah satu pilar penopang perekonomian Indonesia, keberadaan koperasi sangat
kuat dan mendapat tempat tersendiri di kalangan pengguna jasanya
BAB III
PEMBAHASAN
1.
KEBIJAKAN DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM
MEMAJUKAN KOPERASI
Selama era
pembangunan jangka panjang tahap pertama, pembangunan kopersi di Indonesia
telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup memuaskan. Selain mengalami
pertumbuhan secara kuantitatif, secara kualitatif juga berhasil mendirikan
pilar-pilar utama untuk menopang perkembangan koperasi secara mandiri.
Pilar-pilar itu meliputi antara lain: Bank Bukopin, Koperasi Asuransi
Indonesia, Kopersi JasaAudit, dan Institut Koperasi Indonesia. Walaupun
demikian, pembangunan koperasi selama PJP I masih jauh darisempurna.
Berbagai kelemahan
mendasar masih tetap mewarnai wajah koperasi. Kelemahan-kelemahan mendasar itu
misalnya adalah: kelemahan manajerial, kelemahan sumber daya manusia, kelemahan
modal, dan kelemahan pemasaran. Selain itu, iklim usaha yang ada juga terasa
masih kurang kondusif bagi perkembangan koperasi. Akibatnya, walaupun secara
kuantitatifan kualitatif koperasi telah mengalami perkembangan, namun
perkembangannya tergolong masih sangat lambat. Bertolak dari pengalaman
pembagunan koperasi dalam era PJP I itu, maka pelaksanaan pembangunan koperasi
dalam era PJP II diharapkan lebih ditingkatkan, sehingga selain koperasi tumbuh
menjadi bangun perusahaan yang sehat dan kuat, peranannya dalam berbagai aspek
kehidupan bangsa dapat lebih ditingkatkan pula. Hal itu sejalan dengan salah
satu sasaran pembangunan ekonomi era PJP II, yaitu pertumbuhan koperasi yang
sehat dan kuat. Untuk mencapai sasaran itu, maka sebagaimana dikemukakan dalam
GBHN, kebijakan umum pembangunan koperasi yang dijalankan oleh pemerintah dalam
PelitaVI ini diarahkan untuk mengembangkan koperasi menjadi makin maju, makin
mandiri,dan makin berakar dalam masyarakat, serta menjadi badan usaha yang
sehat dan mampu berperan di semua bidang usaha, terutama dalam kehidupan
ekonomi rakyat,dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945. Untuk itu, maka pembangunan koperasi diselenggarakan melalui peningkatan
kemampuan organisasi, manajemen, kewiraswastaan, dan permodalan dengan didukung
oleh peningkatan jiwa dan semangat berkoperasi menuju pemantapan perannya sebagai
soko guru perekonomian nasional.
Adapun
kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi dalam Pelita VI secara trinci
adalah sebagai berikut :
- Pembangunan
koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin
memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efesien dan menjadi gerakan
ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Koperasi sebagai
badan usaha yang makin mandiri dan andal harus mampu memajukan
kesejahteraan ekonomi anggotanya. Pembangunan koperasi juga diarahkan
menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang
tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi sokoguru perekonomian nasional yang
tangguh. Koperasi di pedesaan perlu dikembangkan mutu dan kemampuannya,
dan perlu makin ditingkatkan peranannya dalam kehidupan ekonomi di
pedesaan.
- Pelaksanaan
fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan
semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional.
- Peningkatan
koperasi didukung melalui pemberian kesempatan berusaha yang
seluas-luasnya disegala sektor kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri
maupun di luar negeri, dan penciptaan iklim usaha yang mendukung dengan
kemudahan memperoleh permodalan.
- Kerjasama
antar-koperasi dan antara koperasi dengan usaha negara dan usaha swasta
sebagai mitra usaha dikembangkan secara lebih nyata untuk mewujudkan
kehidupan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijiwai semangat
dan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usaha, dan kesetiakawanan,
serta saling mendukung dan saling menguntungkan.
2. SASARAN PEMBANGUNAN KOPERASI
Agar
dapat bersikap proaktif, koperasi tentu dituntut untuk memiliki rumusan
strategi yang jelas, artinya selain harus memiliki tujuan dan sasaran usaha
yang berorientasi ke depan, koperasi juga dituntut untuk merumuskan strategi
yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Sebagaimana misal, guna
mendukung peningkatan profesionalitas usahanya, maka setiap koperasi harus
secara tegas menentukan misi usahanya. Kecenderungan koperasi untuk melakukan
diversifikasi usaha semata-mata untuk melayani kebutuhan anggota sebagaimana
berlangsung selama ini, tentu perlu dikaji ulang secara sungguh-sungguh. Selain
itu agar masing-masing unit usaha koperasi benar-benar memiliki keunggulan
kompetitif terhadap pelaku-pelaku ekonomi yang lain, maka setiap unit usaha
koperasi tidak bisa tidak harus memilih apakah akan bersaing dengan menonjolkan
aspek keunikan produk, harga murah, atau focus pada sasaran pasar tertentu.
Sehubungan
dengan itu, maka beberapa sasaran utama pengembangan koperasi yang hendak
ditempuh pemerintah dalam era PJP II ini adalah sebagai berikut:
a)
Pengembangan Usaha
b)
Pengembangan Sumber Daya Manusia
c)
Peran Pemerintah
d)
Kerja sama Internasional
3. POLA
PEMBANGUNAN KOPERASI
Peran koperasi dalam era PJP I setidak-tidaknya
meliputi tiga hal sebagai berikut:
·
Pertama, koperasi diharapkan mampu
mengakomodasi dan menggerakan potensi masyarakat golongan ekonomi lemah.
·
Kedua, koperasi adalah lembaga
yang keberadaannya sangat diperlukan oleh sebagian besar bangsa Indonesia.
·
Ketiga, koperasai adalah lembaga
ekonomi yang diharapkan dapat berperan utama sebagai agen pemerataan
pertumbuhan ekonomi nasional.
Beberapa
kriteria kualitatif tentang pola pembangunan koperasi dalam era PJP II, yaitu
sebagaimana diusulkan oleh Lembaga Manajemen UI (1994), adalah sebagai berikut:
a)
Koperasi harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi kecenderungan perubahan
lingkungan.
b)
Koperasi harus mampu bersaing dengan kekuatan ekonomi bukan koperasi.
c)
Pengurus dan manager koperasi harus berjiwa wiraswasta.
d)
Koperasi harus mampu mengembangkan sumber daya manusia
4. PROGRAM PEMBANGUNAN
KOPERASI
Dalam
rangka pelaksanaan kebijaksanaan untuk memajukan koperasi di Indonesia disusun
program pembangunan koperasi yang terdiri atas program pokok dan program
penunjang yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.
PROGRAM POKOK MELIPUTI :
a. Program
pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan koperasi.
Program
ini bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan, profesionalisme, ketrampilan
dan wawasan para anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan koperasi. Termasuk
kemampuan manajemen dan kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai
ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan
efisien usahanya serta mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya peluang yang
terbuka bagi pengembangan kegiatan usaha baru.
Program ini dilaksanakan terutama dengan kegiatan sebagai berikut. Antara lain:
Program ini dilaksanakan terutama dengan kegiatan sebagai berikut. Antara lain:
a. Menyediakan
dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan, penyuluhan,
magang serta bimbingan dan konsultasi usaha perkoperasian yang memadai.
b. Meningkatkan
pelayanan konsultasi manajemen bagi koperasi.
c. Mengembangkan
sistem karier dan sistem balas jasa yang menarik bagi pengelola koperasi
d. Meningkatkan
produktivitas usaha anggota melalui kelompok untuk mengoptimalkan potensi usaha
perseorangan anggota. Dsb
b. Program
pengembangan lembaga keuangan dan pembiayaan koperasi
Program
ini bertujuan untuk meningkatkan pemupukan modal dan meningkatkan kemampuan
memanfaatkan modal dalam rangka menyehatkan struktur permodalan koperasi.
Program ini ditempuh terutama dengan kegiatan sebagai berikut:
Program ini ditempuh terutama dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Meningkatkan
fasilitas pembiayaan dan jaminan pembiayaan yang dibutuhkan koperasi dan
anggotanya, termasuk modal ventura.
b. Mengembangkan
lembaga keuangan koperasi
c. Memberikan
penyuluhan kepada anggota un5tuk meningkatkan pemupukan modal sendiri.
d. Memberikan
bimbingan dan kemudahan bagi koperasi yang telah berkembang dan maju untuk
menerbitkan obligasi dan surat hutang lainnya.
c. Program
peningkatan dan perluasan usaha koperasi
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan
koerasi kepada anggotanya. Antara lain dengan:
a. Meningkatkan
promosi usaha.
b. Menyediakan
informasi peluang usaha dan pasar.
c. Mengembangkan
jaringan pemasaran.
d. Melaksanakan
misi dagang.
e. Menyediakan
sarana dan prasarana pemasaran.
f. Memberikan
bimbingan dan konsultasi pemasaran.
g. Memantapkan
sistem distribusi.
d. Program
kerjasama antar koperasi dan kemitraan usaha koperasi
Program ini bertujuan untuk meningkatkan
efisien dan efektivitas kegiatan koperasi baik dalam aspek kelembagaan yaitu
dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan, maupun dalam aspek usaha yaitu
antara lain dengan memperkokoh jaringan usaha koperasi, meningkatkan
keterkaitan usaha, mempercepat proses alih teknologi, meningkatkan kepastian
usaha, serta memperluas pemasaran hasil produksi koperasi.
Program ini dilaksanakan terutama dengan kegiatan
sebagai berikut:
a. Mengembangkan
jaringan usaha koperasi yang lebih luas.
b. Promosi
untuk mendorong terjalinnya hubungan kemitraan usaha dalam berbagai bentuk yang
dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan, saling menunjang, dan saling
menguntungkan.
c. Mendorong
spesialisasi usaha ditingkat koperasi sekunder dalam rangka peningkatan
konsolidasi, dayaguna dan hasil guna kerjasama antarkoperasi dan kemitraan
usaha antara koperasi dengan badan usaha lainnya.
d. Menyempurnakan
konsep dan mekanisme pelaksanaan pola perusahaan inti rakyat (PRI) dalam rangka
pelaksanaan demokratisasi ekonomi, meningkatkan kedudukan koperasi dan daya
tawar (bargaining power) anggota koperasi
e. Program
pemantapan kelembagaan koperasi
Program ini bertujuan untuk menata
dan memantapkan kelembagaan koperasi agar makin sesuai dengan kebutuhan gerakan
koperasi dan selaras dengan perkembangan lingkungan yang dinamis.
Program ini dilaksanakan terutama dengan kegiatan sebagai berikut:
Program ini dilaksanakan terutama dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Menumbuhkan,
mengembangkan dan memandirikankoperasi di pedesaan/KUD.
b. Mengembangkan
koperasi di daerah terisolasi, terpencil, perbatasan, dan pemukiman
transmigrasi.
c. Menumbuhkan,
mengembangkan, dan memandirikan koperasi di perkotaan yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat perkotaan.
d. Mengembangkan
sistem akuntansi koperasi untuk memperkuat kelembagaan koperasi seiring dengan
makin luasnya usaha koperasi sehingga manajemen koperasi lebih transparan dan
dapat diaudit. Dsb
PROGRAM PENUNJANG MELIPUTI :
a. Program
pembangunan perkoperasian di daerah tertinggal
Peran
serta koperasi dalam upaya pembangunan daerah tertinggal adalah dengan
mendorong tumbuhnya kelompok usaha bersama yang produktif, dan selanjutnya
diarahkan untuk berkembang menjadi koperasi sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan koperasi yang telah ada sehingga dapat meningkatkan mutu dan
jangkauan pelayanan usahanya kepada anggota dan masyarakat di daerah
tertinggal.
Peningkatan kualitas dan kemampuan kpoperasi di
daerah tertinggal dilakukan terutama dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Meningkatkan
kualitas sumber daya manusia koperasi/KUD.
b. Membangun
sarana dan prasarana usaha koperasi.
c. Menyediakan
bantuan modal kerja untuk mendukung kelancaran dan pengembangan usaha
koperasi/KUD dan anggotanya.
d. Meningkatkan
peran serta koperasi/KUD dalam pemeliharaan dan peningkatan kesehatan
masyarakat daerah tertinggal.
e. Menyediakan
informasi peluang usaha dan pasar.
f. Meningkatkan
peran serta koperasi/KUD dalam penyediaan energi listrik bagi masyarakat daerah
tertinggal yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan termasuk untuk
mendorong tumbuh kembangnya berbagai usaha produktif masyarakat.
b. Program
pengembangan informasi perkoperasian
Program
ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengembangkan sistem informasi yang
dibutuhkan koperasi, berupa jaringan informasi kelembagaan dan usaha yang
antara lain meliputi informasi tentang produksi, informasi pemasaran dalam
negeri maupun ekspor, informasi permodalan serta informasi untuk mendukung
terjalinnya kerjasama, keterkaitan dan kemitraan usaha
c. Program
penelitian dan pengembangan koperasi
Program
ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pengembangan koperasi terutama yang
berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi, peningkatan
akses dan pangsa pasar koperasi, peningkatan akses terhadap sumber permodalan
dan struktur permodalan koperasi, serta melakukan pengkajian kebijaksanaan
untuk mewujudkan pembinaan koperasi secara otonom dalam Repelita VI.
d. Program pembinaan dan pengembangan pemuda
di bidang perkoperasian
Program
ini bertujuan untuk mengembangkan kepeloporan generasi muda dalam pembangunan
koperasi, serta pewarisan nilai, semangat, dan jiwa koperasi pada generasi
penerus.
e. Program
peranan wanita dibidang perkoperasian
Program
ini bertujuan untuk meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan koperasi
melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan serta pemberian kesempatan yang
luas kepada kaum wanita untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan
perkoperasian.
f. Program
pengembangan hukum dibidang perkoperasian
Program
ini bertujuan untuk mengembangkan hukum yang mendukung pertumbuhan dan
perkembangan koperasi sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang tangguh, mandiri, berakar dalam masyarakat serta mampu berperan
disemua bidang usaha, terutama dalam bidang kehidupan ekonomi rakyat. Program
ini meliputi pula kegiatan penyusunan dan perumusan peraturan
perundang-undangan di berbagai sektor yang mendukung pembangunan koperasi.
BAB
IV
PENUTUP
1. KESIMPULAN
Koperasi
adalah badan usaha yang yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
Sebagai salah satu
pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha
menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota.
Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi
harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja
seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah
ekonomi. Pertumbuhan koperasi tidak senantiasa semulus apa yang diharapkan dan
dibayangkan. Banyak permasahan dan kendala yang dihadapi dalam setiap
perkembangannya.
Dalam mengahadapi
kesulitan koperasi seperti akses permodalan, keterbatasan, informasi dan pasar,
minim manajerial, gagap teknologi dapat diatasi dengan :
1. Mengeluarkan kebijakan guna mendorong
percepatan pemberdayaan koperasi secara terarah dan bertahap.
2. Memberikan bantuan modal kerja bagi
koperasi primer.
3. Memberikan bantuan manajemen kepada
koperasi primer dan KUD
4. Mensinergikan program – program
pembangunan dengan pemberdayaan koperasi.
5. Memberikan peranan yang lebih besar
dari dinas koperasi ataupun kementrian Negara koperasi dalam pengembangan
koperasi.
6. Modifikasi produk.
Berbagai kelemahan
mendasar masih tetap mewarnai wajah koperasi. Kelemahan-kelemahan mendasar itu
misalnya adalah: kelemahan manajerial, kelemahan sumber daya manusia, kelemahan
modal, dan kelemahan pemasaran. Selain itu, iklim usaha yang ada juga terasa
masih kurang kondusif bagi perkembangan koperasi. Akibatnya, walaupun secara
kuantitatifan kualitatif koperasi telah mengalami perkembangan, namun
perkembangannya tergolong masih sangat lambat.
DAFTAR PUSTAKA
1. Makalah
Ekonomi Koperasi.
